SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya mencari sumber pendanaan alternatif bagi lembaga seni dan kebudayaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Kabid Kebudayaan Disdikbud Kutim, Ilham, mengatakan kondisi efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga seni dan kebudayaan di daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya mendorong lembaga kebudayaan tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tetapi juga berupaya mengakses dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Kemarin kita coba menindaklanjuti arahan dari Direktur Sejarah dan Persyaratan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan bagaimana bantuan APBN ini bisa menyasar sampai ke daerah,” kata Ilham.
Upaya tersebut telah dilakukan Disdikbud Kutim dengan membawa 17 proposal lembaga kebudayaan ke Jakarta. Ilham menyebut seluruh proposal tersebut telah melalui proses verifikasi sebelum diajukan kepada Kementerian Kebudayaan.
“Alhamdulillah kemarin sudah kita antar ke Jakarta 17 proposal yang sudah kami verifikasi. Mudah-mudahan ini bisa mendapat respon dari Kementerian Kebudayaan,” ujarnya.
Ilham menilai kelengkapan administrasi menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan lembaga seni dan kebudayaan ketika mengajukan bantuan. Persyaratan tersebut antara lain AD/ART, badan hukum, NPWP hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Karena kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBD saja, tentunya sangat-sangat tidak memungkinkan, ya. Apalagi dengan kondisi efisiensi anggaran yang luar biasa,” katanya.
Ia berharap proposal yang telah diajukan dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat sehingga dukungan terhadap pengembangan kebudayaan di Kutim tetap berjalan meski ruang fiskal daerah terbatas.(Adv/Kominfo)
