BeritaExpress.com] SANGATTA – Secara umum, tidak ada daerah yang ingin tertinggal dalam hal apa saja. Namun perilaku korupsi sebagian besar oknum juga tidak bisa terelakkan. Berbagai upaya sering dilakukan, namun perilaku korupsi sudah menjadi kebiasaan dan bahkan sudah menjadi hal wajib dilakukan bagi pelakunya.
Dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Sosialisasi bertajuk “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi” dilaksanakan di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, pada Rabu (30/10/2024). Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintahan hingga pegawai negeri, untuk memperkuat pemahaman tentang kebijakan anti-korupsi yang mendalam.Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sulastin, yang mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, menekankan dalam sambutannya bahwa korupsi merupakan “salah satu tantangan utama yang dihadapi negara.” Ia menyatakan bahwa implementasi kebijakan anti-korupsi yang efektif tidak sekadar langkah administratif, tetapi merupakan esensi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kesadaran akan pentingnya menghindari korupsi harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing,” tegasnya.Sulastin juga menggarisbawahi pentingnya peran agama sebagai benteng moral untuk mencegah praktik korupsi. Ia menekankan bahwa dengan membentengi diri, celah-celah untuk melakukan korupsi dapat dihindari.Acara ini dihadiri pula oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur (Kaltim), Felix Joni Darjo, yang memberikan pemaparan tentang strategi dan praktik implementasi SPIP yang terintegrasi dengan kebijakan anti-korupsi. Felix menjelaskan berbagai metode pengawasan yang efektif dalam mencegah kecurangan dan menyesuaikan kebijakan keuangan dengan prinsip akuntabilitas. Ia juga mendorong setiap pegawai pemerintah untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.Sesi diskusi interaktif menjadi bagian penting dari acara ini, di mana peserta berbagi pengalaman mengenai tantangan dalam penerapan SPIP di berbagai instansi. Kendala seperti keterbatasan sumber daya dan birokrasi diungkapkan secara terbuka, dengan tujuan mencari solusi yang efektif. Kehadiran sejumlah narasumber berpengalaman di bidang anti-korupsi memberikan wawasan baru, mendorong peserta untuk lebih serius dalam mendukung pelaksanaan SPIP yang bersih dan berintegritas.Sosialisasi ini diharapkan menjadi awal yang signifikan untuk memperkuat komitmen setiap instansi pemerintah di Kaltim menolak segala bentuk korupsi. Sulastin mengajak seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk aktif dalam pengawasan serta pembinaan SPIP yang berkualitas dan terintegritas.”Kerja sama yang solid dan komitmen bersama sangat penting untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi,” pungkasnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap elemen pemerintah semakin memahami urgensi SPIP sebagai garda utama dalam menghindari potensi kebocoran anggaran dan memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai aturan yang transparan. Bagi BPKP, ini adalah langkah awal dari banyak program lainnya yang akan dirancang untuk membina budaya kerja yang berintegritas di seluruh instansi pemerintah. (Arn)
