SANGATTA – Kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi ruang dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap keberlangsungan lembaga seni dan kebudayaan di daerah. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mendorong lembaga budaya memanfaatkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
Kabid Kebudayaan Disdikbud Kutim, Ilham, mengatakan keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam memberikan dukungan kepada berbagai lembaga seni dan kebudayaan. Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu mencari alternatif sumber pendanaan untuk menjaga aktivitas kebudayaan tetap berjalan.
“Melihat kondisi yang ada di tengah efisiensi anggaran yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh pemerintah daerah, pemerintah provinsi di Indonesia, kita kesulitan untuk membantu lembaga-lembaga seni atau lembaga-lembaga kebudayaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur,” kata Ilham.
Menurutnya, dukungan terhadap sektor kebudayaan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Disdikbud Kutim berupaya membuka akses pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Upaya tersebut dilakukan dengan menindaklanjuti arahan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mengenai peluang bantuan pemerintah pusat bagi lembaga kebudayaan di daerah. Sebanyak 17 proposal yang telah melalui proses verifikasi Disdikbud Kutim juga telah dibawa ke Jakarta untuk diajukan kepada Kementerian Kebudayaan.
“Karena kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBD saja, tentunya sangat-sangat tidak memungkinkan, ya. Apalagi dengan kondisi efisiensi anggaran yang luar biasa,” ujarnya.
Disdikbud Kutim berharap akses pendanaan dari pemerintah pusat dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung lembaga seni dan kebudayaan agar tetap aktif dan berkembang di tengah keterbatasan anggaran daerah.(Adv/Kominfo)
