BeritaExpress.com] Samarinda – Peningkatan Angka Inflasi menjadi hal yang dikhawatirkan, namun menghilangkannya juga bukan suatu keharusan. Karena Inflasi menjadi kebutuhan khususnya bidang ekonomi dan pembangunan daerah, Pemerintah dan Dinas Terkait hanya berusaha mengendalikan agar Inflasi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) dan Workshop Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Senin (4/11/2024) di Room Batara V Hotel Fugo. Acara ini diselenggarakan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutim dengan mengusung tema “Penguatan Strategi 4K dalam Pengendalian Inflasi Daerah”.Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Di antaranya adalah perwakilan Deputi dari Bank Indonesia (BI) Kaltim, Bayu Hadi Hardianto, dan Sekretariat TPID, Zubair. Turut hadir Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, yang membuka kegiatan ini, beserta pimpinan daerah lainnya seperti Dandim 0909/KTM Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Rudi Iskandar, Asisten Ekonomi Pembangunan Zubair, serta Asisten Administrasi Umum Sudirman Latif.Dalam laporannya, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nur Hasanah, menekankan pentingnya penerapan strategi 4K yang meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi ini, menurutnya, penting untuk menjaga stabilitas harga di daerah serta mengantisipasi dampak ekonomi yang bisa memicu inflasi.Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan juga tanggung jawab bersama. Menurutnya, operasi pasar dan pemberian subsidi sementara pada komoditas tertentu merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas harga dan ekonomi di Kutim. Agus juga mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kestabilan harga.Ia menambahkan bahwa TPID memiliki peran strategis, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti bencana atau momentum tertentu yang bisa memicu lonjakan harga bahan pangan. Ia memberi contoh saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana permintaan beras dapat meningkat tajam sehingga harga melonjak. Untuk itu, TPID Kutim telah merancang roadmap pengendalian inflasi 2022-2024 sebagai upaya jangka panjang yang mengacu pada strategi 4K.Agus menegaskan bahwa mitigasi gejolak harga menjadi prioritas, salah satunya melalui rapat rutin TPID minimal sebulan sekali. Tujuan rapat ini adalah untuk segera merespons perubahan harga dengan kebijakan yang tepat, seperti pemberian subsidi atau langkah lain yang diperlukan.Kegiatan HLM dan Workshop Bimtek ini juga mencakup evaluasi kinerja TPID melalui laporan hasil assessment unggulan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan bagi TPID dalam menyusun strategi yang lebih efektif ke depannya, sehingga kinerja TPID dapat meningkat dalam mengendalikan inflasi di Kutim.Dengan penyelenggaraan HLM dan Bimtek ini, diharapkan TPID mampu meningkatkan adaptabilitasnya terhadap dinamika ekonomi dan memastikan inflasi di Kutim terkendali, sehingga ekonomi daerah tetap stabil. (Arn)