SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) se-Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, ditandai dengan pemukulan gong di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim, Minggu (25/5/2025) malam.
Dalam sambutannya, Seno Aji menegaskan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan dengan serius di semua daerah, khususnya di Kaltim.
“Kita ketahui PPPA ini juga sebagai bagian dari amanat undang-undang yaitu menjaga perempuan dan anak Indonesia,” ujarnya di hadapan Bupati Ardiansyah, Anggota DPRD Kaltim Agus Aras, Forkopimda Kutim, Kepala Perangkat Daerah (PD) Kutim dan seluruh peserta Rakerda.
Ia menyampaikan keprihatinannya atas maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi belakangan ini. Seno Aji mencontohkan sebuah kasus kekerasan terhadap siswi SMP yang terjadi di Loa Janan, Kukar.
“Kemarin ada anak SMP kelas 3 yang disiksa teman-temannya sendiri, disaksikan oleh banyak anak SMA. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saya langsung menghubungi Kapolres Kutai Kartanegara. Alhamdulillah pelakunya ada lima orang, dan sudah ditangkap,” kata Seno Aji.
Wagub juga menyoroti pentingnya pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA) di seluruh wilayah Kaltim. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dan anak dalam setiap kebijakan dan pembangunan desa.
“Setiap desa harus melakukan itu. Implementasinya adalah nanti keluarnya Kabupaten Layak Anak (KLA),” katanya.
Saat ini, lanjutnya, sembilan dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim sudah masuk kategori KLA, tinggal Mahakam Ulu yang belum.
Ia menegaskan pentingnya mendorong Mahakam Ulu agar tidak tertinggal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, ia juga menekankan peran penting program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai wadah bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
“RBI ini penting agar anak-anak kita bisa beraktivitas dan berkreasi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Rakorda yang hadir dari berbagai daerah di Kaltim. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kutim sebagai tuan rumah.
“Apabila ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan Rakorda ini berlangsung, mohon dimaafkan,” ujarnya.
Ia berharap pelaksanaan Rakorda ini bisa menjadi momentum penting bagi Dinas PPPA Kutim untuk meningkatkan semangat kerja.
Bupati juga mengakui bahwa Kutim masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, ia optimis perlahan-lahan persoalan tersebut bisa diatasi dengan kolaborasi semua pihak.
Sebelumnya, Kepala DPPA Kaltim Noryani Sorayalita, yang juga merupakan Panitia Pelaksana, menyampaikan bahwa tujuan Rakorda ini adalah untuk menyamakan persepsi seluruh stakeholder terkait isu PPPA. Hal ini demi menciptakan lingkungan inklusif dan ramah bagi perempuan dan anak.
“Selain itu, Rakorda ini untuk menambah wawasan serta membangun komitmen bersama dalam mendukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kaltim,” jelas Noryani.
Peserta Rakorda terdiri dari berbagai unsur, termasuk Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Kutim, instansi vertikal, perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dan pusat penelitian gender serta anak. Rakerda akan berlangsung selama tiga hari, 25–27 Mei 2025.
“Tema yang diusung pada Rakorda kali ini adalah Membangun Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Kaltim,” ucapnya.
Dengan adanya Rakorda ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan strategi yang aplikatif serta sinergis antar daerah, sehingga perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak anak dapat semakin optimal di seluruh wilayah Kaltim. (*)