BeritaExpress.com] Sangatta – Pemerintah Daerah terus melakukan upaya untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, kontrol terhadap program yang dicanangkan berusaha untuk mengendalikan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan beberapa faktor lainnya.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi untuk mendukung program tematik penurunan stunting serta manajemen risiko. Workshop ini berlangsung selama dua hari, mulai Senin (4/11/2024), di Meeting Room DPPKB dan diikuti juga secara virtual oleh sejumlah peserta melalui Zoom.Workshop ini menghadirkan auditor muda dan auditor pelaksana dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai narasumber. Sebanyak 54 peserta hadir, termasuk pejabat struktural, staf fungsional penata DPPKB, staf pelaksana, perwakilan perangkat daerah, serta dua kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung.Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, yang mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, membuka acara ini dengan sambutan mengenai pentingnya penerapan SPIP dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurut Achmad, penerapan sistem manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk mempercepat penurunan angka stunting di masyarakat. “Pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun sistem manajemen risiko sebagai langkah akselerasi penurunan stunting,” ujar Achmad.Achmad menambahkan, setiap kegiatan pemerintah harus fokus pada pencapaian hasil yang jelas dan akuntabel. Ia berharap melalui workshop ini, kapasitas SDM di lingkungan DPPKB Kutai Timur akan meningkat dalam menyusun, mengelola, dan mengawasi program-program pemerintah yang tepat sasaran.Dalam kesempatan yang sama, Achmad juga meminta dukungan dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur untuk terus mendampingi perangkat daerah. “Kami berharap BPKP dapat memberikan bimbingan yang berkesinambungan agar program-program pemerintah lebih terarah dan efektif melalui bimbingan teknis SPIP ini,” tambahnya.Achmad turut mengimbau perangkat daerah agar aktif berkoordinasi dengan BPKP dalam setiap kegiatan. Ia berharap koordinasi ini akan membantu pencapaian program penurunan stunting yang mendukung Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta sejalan dengan prioritas nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.Sementara itu, Kurnia, perwakilan dari DPPKB Kutim, dalam laporan perencanaan kegiatan menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan memperkenalkan penerapan SPIP dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program. “Penerapan SPIP penting untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam mencapai tujuan,” jelas Kurnia.Dengan diadakannya workshop ini, DPPKB Kutim berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting di Kutai Timur. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif di pemerintahan. (Arn)
