SANGATTA – Ketiadaan dokumen perkawinan tidak serta-merta membuat warga Kutai Timur (Kutim) kehilangan akses untuk mengurus akta kelahiran anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim memberikan pendampingan kepada masyarakat yang menghadapi persoalan administrasi, termasuk warga yang belum memiliki buku nikah.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, mengatakan kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses penerbitan akta kelahiran. Namun, ketika terdapat kendala, masyarakat dapat berkonsultasi dengan petugas untuk mengetahui tahapan yang harus ditempuh.
“Kalau mau bikin akta kelahiran itu enggak mudah. Syaratnya ini, ini, ini,” ujar Jumeah.
Menurutnya, salah satu persoalan yang ditemukan adalah orang tua yang menikah secara siri sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai dokumen pendukung.
“Kalau orang tuanya nikah siri kan enggak ada,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, Disdukcapil tidak langsung menolak permohonan masyarakat. Petugas memberikan penjelasan mengenai dokumen dan proses yang perlu diselesaikan melalui instansi terkait.
Jumeah juga menyinggung persoalan status perkawinan, termasuk apabila salah satu pasangan sebelumnya telah bercerai. Kondisi tersebut harus diselesaikan secara administratif agar data kependudukan dapat diterbitkan sesuai keadaan sebenarnya.
“Kalau ternyata dia sudah pernah cerai, dia harus bikin ke pengadilan lagi atau segala macam,” jelasnya.
Jumeah menegaskan, pelayanan tatap muka tetap dibutuhkan meski layanan administrasi kependudukan terus diarahkan ke sistem digital. Sebab, tidak semua persoalan warga dapat diselesaikan hanya melalui aplikasi.
Karena itu, Disdukcapil memperkuat peran petugas di desa, kecamatan, rumah sakit dan puskesmas untuk membantu masyarakat memahami persyaratan serta menyelesaikan kendala administrasi kependudukan.(Adv/Kominfo)
