SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperbarui pemetaan wilayah yang masih mengalami blank spot telekomunikasi. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara data pemerintah pusat dengan kondisi jaringan di lapangan.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, pemerintah daerah kini melakukan pendataan ulang untuk memastikan seluruh desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi masuk dalam basis data pengusulan pembangunan infrastruktur.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, mengatakan pembaruan data penting agar kondisi riil jaringan di desa dapat tercatat secara akurat.
“Kami diminta untuk memberikan penjelasan karena data awal yang ada di Kemendagri itu tinggal tiga desa. Padahal di lapangan jumlahnya masih cukup banyak. Oleh karena itu, kami langsung berupaya memperbaiki dan menyelaraskan data tersebut,” ujarnya, di Sangatta, Selasa (2/9/2026).
Menurutnya, pendataan kini dilakukan secara lebih mandiri melalui sistem aplikasi berbasis daring. Pemerintah desa dapat memasukkan kondisi keterjangkauan jaringan di wilayah masing-masing sehingga informasi blank spot bisa diperbarui secara berkala.
Data tersebut menjadi dasar Pemkab Kutim dalam mengusulkan pembangunan menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) kepada pemerintah pusat.
Ronny menyebut, dari lima desa yang menjadi prioritas usulan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada 2024, dua di antaranya telah terealisasi, yakni Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, dan Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat.
Sementara pada 2026, Pemkab Kutim kembali mengusulkan Desa Mugi Rahayu, Kecamatan Batu Ampar, untuk mendapatkan pembangunan jaringan telekomunikasi.
“Prosesnya terus kami dorong. Melalui sistem aplikasi daring ini, desa-desa yang masih blank spot bisa langsung terdata secara akurat sehingga tidak ada wilayah yang terlewatkan,” katanya.
Pemkab Kutim juga secara bertahap mendorong penggunaan jaringan kabel yang dinilai lebih stabil sebagai alternatif akses internet berbasis satelit, khususnya untuk mendukung pelayanan pemerintahan dalam jangka panjang.(Adv/Kominfo)
