(Kutim) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat pengawasan dan kualitas aparatur desa sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel. Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, mengatakan bahwa pihaknya kini masih menunggu laporan resmi dari Inspektorat Wilayah (Itwil) terkait hasil verifikasi yang sedang berlangsung.
“Kita tunggu saja hasil resminya seperti apa nanti,” ungkap Basuni.
Ia tidak menampik bahwa kemungkinan adanya sejumlah temuan cukup besar, terutama setelah Wakil Bupati sebelumnya mengisyaratkan adanya indikasi penyimpangan di beberapa desa.
Basuni menjelaskan bahwa berbagai pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa sudah dilakukan secara berkelanjutan. Namun, ia menilai bahwa upaya tersebut belum cukup kuat bila tidak disertai pengawasan yang lebih intens.
“Kapasitas aparatur sebenarnya sudah kita tingkatkan, hanya saja pengawasannya memang harus lebih dipertegas,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa kurang optimalnya pengawasan disebabkan oleh dua hal.
Pertama, anggaran di tingkat kecamatan maupun di DPMDes masih terbatas sehingga pemantauan langsung ke lapangan belum bisa dilakukan sesering yang ideal.
Kedua, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi kontrol dinilai belum merata.
“Kita sudah melakukan pembinaan, tetapi kalau pelatihannya hanya satu dua kali, wajar kalau belum semua anggota BPD memahami tugas mereka secara utuh,” katanya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Basuni melihat ada perkembangan positif pada sejumlah desa. Ia menyebutkan bahwa BPD kini mulai lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Sekarang saya melihat BPD sudah mulai berdaya untuk melaksanakan pengawasan itu,” ujarnya.
Basuni menegaskan bahwa pengawasan idealnya dilakukan sejak tahap awal hingga akhir proses pembangunan desa.
“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan, semuanya harus ikut mereka kawal,” pungkasnya. (adv/rm/be)
