(Kutim) – Masifnya pengembangan industri kreatif tidak dibarengi dengan perlindungan karya cipta, bagi para pelaku ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Kutai Timur (Kutim) melalui bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kutim mengambil peran strategis dalam mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Dihadapan awak media belum lama ini, kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Rifani, menjelaskan salah satu fungsi utama bidangnya adalah membantu para pelaku kreatif agar karya mereka diakui secara hukum. Langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menambah nilai profesionalisme bagi pelaku kreatif.
“Kami memfasilitasi pencatatan cipta, misalnya lagu, karya seni, kerajinan, dan inovasi lain, sehingga tidak diklaim pihak lain. Ini peran pemerintah dalam menjaga hak pelaku ekonomi kreatif di Kutim,”jelas Rifani.
Fasilitasi HAKI yang dilakukan bidang Ekraf mencakup pendampingan administratif hingga pengurusan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Rifani menambahkan, proses ini membantu meringankan biaya bagi pelaku kreatif.
“Misalnya biaya yang seharusnya Rp400.000 bisa turun menjadi Rp200.000 karena kami memfasilitasi dokumen dan rekomendasi,” terang Rifani.
Menurut, bidang Ekraf tidak hanya membantu pengurusan hak cipta, tetapi mendorong pelaku kreatif untuk memanfaatkan HAKI sebagai aset strategis dalam pengembangan usaha. Dengan pencatatan resmi, karya-karya lokal seperti musik, film, kriya, dan kuliner memiliki status hukum yang jelas.
Rifani menekankan bahwa dukungan HAKI ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pengembangan pariwisata Kutim. Sehingga lebih mudah dipasarkan dan dipromosikan baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Event dan festival yang diadakan tidak hanya menampilkan kreativitas masyarakat, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan karya sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah,” imbuhnya. (adv/dr/be)
