BeritaExpress.com] SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengadakan Seminar Laporan Pendahuluan Penyusunan Kajian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Harris, Samarinda, pada Selasa (29/10/2024) dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kualitas pelayanan publik. Seminar ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, yang hadir mewakili Pjs Bupati H M Agus Hari Kesuma.Dalam sambutannya, Rizali Hadi menggarisbawahi pentingnya kajian TKD sebagai dasar untuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan ASN. Mengingat tantangan ekonomi yang semakin kompleks, dia berharap kajian ini dapat memberikan landasan bagi kebijakan yang terukur dan efektif. “Kesejahteraan ASN harus ditingkatkan melalui kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan ekonomi,” ujarnya.Pemkab Kutim menunjukkan komitmennya dalam menempatkan kesejahteraan ASN sebagai prioritas utama. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, kesejahteraan ASN diharapkan tidak hanya memberikan stabilitas ekonomi pribadi, tetapi juga meningkatkan motivasi kerja mereka. Rizali menekankan, ASN yang sejahtera akan berkontribusi pada kinerja optimal yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat.Salah satu fokus utama dalam penyusunan TKD 2024 adalah mempertimbangkan tantangan ekonomi di tingkat regional dan nasional. Kenaikan biaya hidup, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi menjadi alasan untuk merumuskan kebijakan tunjangan bagi ASN secara adaptif dan proaktif. “Kita harus menyeimbangkan daya beli ASN dengan stabilitas ekonomi daerah,” kata Rizali.Penyusunan TKD 2024 melibatkan tiga aspek penting: kemampuan keuangan daerah, aspek teknis, dan aspek regulasi. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tunjangan yang dibuat dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Aspek kemampuan keuangan daerah menjadi dasar penting dalam merancang TKD yang efektif, sementara aspek teknis akan memperhatikan standar kinerja yang objektif.Dalam seminar ini, Pemkab Kutim juga berharap dapat menggali masukan konstruktif dari peserta, yang terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Rizali Hadi mengungkapkan keinginan untuk mendengar pandangan dan masukan agar kajian ini dapat mencerminkan kebutuhan ASN dan masyarakat secara luas.Seminar ini merupakan langkah awal dalam penyusunan kebijakan TKD yang diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan ASN di Kutim serta meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten “Untung Bumi Tuah Benua.” Diharapkan, kebijakan yang dihasilkan akan menjadi pendorong bagi perbaikan yang lebih luas di wilayah tersebut. (Arn)
