Beritaexpress.com (Kutim) – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) mealui Dinas Perikanan, menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2025, tidak akan ada penyaluran bantuan Alat Tangkap Nelayan (ATN) didaerah. Langkah ini diambil, sebagai bentuk efisiensi anggaran sekaligus penyesuaian terhadap program prioritas pemerintah daerah.
Dihadapan awak media, Kepala Dinas Perikanan Kutim, Yuliansyah, menjelaskan bahwa penghapusan bantuan alat tangkap bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan nelayan, tetapi lebih pada upaya pengelolaan anggaran yang lebih terarah.
“Memang bantuan alat tangkap termasuk program unggulan kita, tapi sekarang sementara kita hentikan dulu. Ini bagian dari evisiensi dari pemerintah pusat,” jelas Yuliansyah belum lama ini.
Yuliansyah memaparkan, kebijakan ini dihentikan sementara karena pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia nelayan, seperti sertifikasi ABK dan bimbingan teknis keselamatan kerja.
“Kami melakukan pengaturan ulang anggaran. Tahun 2025 fokus kami lebih kepada peningkatan kualitas SDM nelayan. Untuk bantuan alat tangkap sementara kami hentikan karena keterbatasan anggaran,” terangnya.
Selain itu, Ia menambahkan kebutuhan alat tangkap memang tinggi, tetapi program tersebut juga memerlukan biaya besar, sehingga pada kondisi fiskal tertentu perlu ada prioritas agar target pembangunan tetap tercapai.
Meski begitu, Kebijakan ini juga berdampak pada sejumlah usulan yang selama ini banyak datang dari jalur pokok pikiran (pokir) DPRD. Menurut Yuliansyah, banyak aspirasi alat tangkap yang masuk, namun tidak dapat terealisasi karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Usulan yang masuk ke kami itu banyak, namun kami tetap membuka ruang komunikasi agar para nelayan memahami alasan teknis di balik keputusan tersebut. Kami belum bisa pastikan kapan ini normal, inikan bergantung terhadap kondisi anggaran serta urgensi di lapangan,” imbuhnya. (adv/be)
