KUTIM – Rencana penataan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Sangatta Selatan tidak langsung diterapkan. Pemerintah kecamatan lebih dulu menyiapkan proses sinkronisasi data serta komunikasi dengan masyarakat agar perubahan struktur lingkungan tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Penataan RT dilakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui surat Asisten Pemerintahan. Namun, pelaksanaannya dinilai perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah dan kesiapan masyarakat.
Camat Sangatta Selatan Dewi Dohi mengatakan, kebijakan tersebut pada dasarnya dapat dilaksanakan. Hanya saja, prosesnya membutuhkan tahapan yang jelas, terutama dalam membangun pemahaman bersama di tingkat masyarakat.
“Ini mungkin bisa dilaksanakan, tapi secara bertahap, tidak instan. Harus melalui mekanisme pendekatan lalu sosialisasi,” kata Dewi saat ditemui di Kantor Kecamatan Sangatta Selatan.
Menurut Dewi, persoalan data menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan sebelum penataan dilakukan. Data RT yang tercantum dalam lampiran surat pemerintah kabupaten disebut belum sepenuhnya sama dengan data yang dimiliki pemerintah desa.
“Kita tidak langsung menindaklanjuti dengan membuat surat edaran ke desa. Kita mencari titik solusi, menyamakan persepsi terkait ini, kemudian membicarakan kendala,” katanya.
Penataan terutama diperlukan pada RT yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Salah satu penyebabnya ialah perpindahan warga mengikuti perubahan mata pencaharian.
Selain menyangkut administrasi wilayah, perubahan RT juga berhubungan dengan keberlangsungan pemerintahan lingkungan dan penganggaran. Karena itu, kecamatan memilih memastikan seluruh persoalan dibahas terlebih dahulu.
“Harus dilihat dan dilakukan secara bertahap. Karena kalau sekalian, masalahnya bisa muncul,” pungkas Dewi. (Adv/Kominfo)
