Beritaexpress.com (Kutim) – Banyaknya Informasi yang tidak terverifikasi dinilai dapat merusak citra pemerintah dan mempengaruhi persepsi publik. Menyikapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronni Bonar mengaku kini tengah menghadapi tantangan.
Ronni Bonar menjelaskan, saat ini Diskominfo belum dapat sepenuhnya menahan arus informasi yang berasal dari media nonresmi, terutama sumber yang berada di luar kendali pemerintah daerah. “Banyak konten yang diunggah tanpa konfirmasi, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat,” ucap Ronni Bonar.
“Kita memang sulit membendungnya karena sumbernya bukan dari media resmi di Kutai Timur dan mereka punya hak untuk menyampaikan informasi. Namun, kami tetap berupaya mencari langkah penanggulangannya,” sambungnya.
Sejumlah hoaks tengah menghajar pemerintah saat ini dan sempat memicu kegaduhan public, termasuk isu anggaran proyek pemerintah bernilai ratusan miliar, Ronni menilai dampaknya bergantung pada penafsiran masyarakat, “Informasi palsu semacam itu dapat mengganggu kinerja pemerintah dan menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan yang berjalan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal pihaknya sedang merumuskan strategi penguatan siber yang masih berada dalam tahap perencanaan. Upaya ini mencakup pengembangan mekanisme pelacakan konten hoaks, penjernihan informasi, serta penanganan isu yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Pemerintah daerah berencana membangun sistem koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers, untuk memperkuat penyebaran informasi yang akurat dan terverifikasi,” bebernya
Kesempatan itu, Ia mengaku bahwa salah satu langkah penting adalah merapatkan barisan dengan media lokal di Kutim. Kolaborasi ini bisa menjadi garda depan dalam melawan hoaks melalui produksi berita yang berimbang dan dikonfirmasi.
“Kami mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan membagikan informasi, khususnya yang bersumber dari akun anonim atau media yang tidak jelas kredibilitasnya,” pungkanya. (adv/ir/be)
