SANGATTA — Suasana tegang namun antusias menyelimuti Hotel Victoria Sangatta, Selasa (18/11/2025) pagi. Para wartawan dari berbagai media berdatangan dengan membawa map, laptop, dan berkas portofolio masing-masing—tanda bahwa hari itu bukan sekadar pertemuan biasa. Bimbingan Teknis Pra UKW dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) resmi dibuka, menjadi arena pembuktian bagi insan pers Kutai Timur untuk menunjukkan kemampuan profesionalnya di era banjir informasi.
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim bekerja sama dengan PWI Kutim dan Lembaga Uji Pikiran Rakyat Bandung tersebut menghadirkan tujuh penguji. Tiga di antaranya datang dari Jawa Barat, sementara empat lainnya merupakan penguji berpengalaman dari Kalimantan Timur. Para penguji ini akan menguji wartawan dalam tiga jenjang: Muda, Madya, dan Utama.
Perwakilan Lembaga Uji sekaligus Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat, Refa Riana, mengawali kegiatan dengan menekankan kembali pentingnya UKW sebagai standar profesi wartawan yang telah disepakati secara nasional sejak Piagam Palembang tahun 2010.
“Hingga Desember 2024, dari hampir 50 ribu media online, baru sekitar 20 ribu wartawan yang sudah UKW. Masih banyak yang belum tersertifikasi,” jelasnya.
Refa juga memaparkan karakter uji di setiap jenjang: tingkatan muda fokus pada kecakapan dasar dan penulisan berita, madya menekankan kemampuan feature dan manajerial, sementara utama menguji kepemimpinan redaksi. “Kalau rekan-rekan benar wartawan, pasti bisa lulus. Banyak ilmu yang bisa langsung dipraktikkan di lapangan,” ujarnya memberi semangat.
Ketua PWI Kutai Timur Wardi turut menyampaikan perkembangan kapasitas SDM pers di daerah. Saat ini Kutim memiliki sembilan wartawan utama, sepuluh wartawan madya, dan enam belas wartawan muda. Menurutnya, UKW tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas dan kuantitas wartawan kompeten.
Di kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur Ronny Bonar H. Siburian menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga gerbang informasi publik.
“Pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi memilah, mengolah, dan menghadirkan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab,” ungkapnya. Maraknya hoaks dan misinformasi, lanjutnya, hanya dapat dihadapi dengan profesionalisme wartawan yang benar-benar kompeten.
Ronny juga menyebut komitmen Diskominfo dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat. Salah satunya dengan hadirnya Perbup No. 26 Tahun 2025, yang mengatur tata kelola media di Kutai Timur sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“UKW ini momentum memperluas wawasan, memperkuat integritas, dan menegaskan bahwa profesi wartawan adalah profesi yang bermartabat,” katanya.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, yang hadir membuka UKW secara resmi, menegaskan bahwa kompetensi wartawan adalah kebutuhan yang tak bisa ditawar di era percepatan informasi.
“Wartawan tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga menjaga kualitas informasi yang disampaikan,” ujarnya. Ia menilai UKW menjadi instrumen penting dalam memastikan kemampuan verifikasi, riset, analisis data, hingga literasi teknologi para jurnalis.
Menurut Mahyunadi, wartawan profesional merupakan benteng pertama dalam menjaga ruang informasi publik. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen membuka ruang kerja sama seluas-luasnya dengan media.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar, terpercaya, dan mudah dipahami,” tegasnya sebelum menyatakan UKW resmi dibuka.
Menutup rangkaian acara, Mahyunadi kembali menegaskan harapannya terhadap peningkatan kualitas pers Kutai Timur.
“Saya hadir karena naluri. Awalnya harus berangkat keluar kota, tetapi akhirnya bisa datang. Semoga ujian ini benar-benar melahirkan insan pers yang mampu menjaga persatuan bangsa, dan membawa kita menuju masa depan yang lebih maju,” tutupnya.
Pelaksanaan UKW 2025 di Kutai Timur diharapkan mampu melahirkan lebih banyak wartawan kompeten yang siap menjawab tantangan jurnalisme modern—sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan media.(IR)
