BeritaExpress.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Mulyono, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan di Kutim tidak akan berhenti selama kebutuhan masyarakat terus berkembang.
Menurut Mulyono, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang belajar menuntut pemerintah untuk terus berinovasi dengan membangun sekolah baru, menambah ruang kelas, serta memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada. “Namanya pembangunan itu tidak akan pernah berhenti karena jumlah penduduk bertambah dan kebutuhan ruang belajar terus meningkat,” ucapnya.
Meski demikian, Mulyono mengakui bahwa tantangan terbesar masih ditemui di wilayah pedesaan dan perkampungan terpencil, di mana jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah cukup jauh. Untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan tersebut, Disdikbud Kutim menerapkan program sekolah filial, yakni unit pendidikan yang berinduk pada sekolah negeri terdekat agar anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa harus menempuh jarak jauh.
Ia menegaskan bahwa sekolah filial dapat ditingkatkan menjadi sekolah negeri mandiri bila memiliki setidaknya 60 peserta didik serta lahan yang memadai. “Kalau jumlah murid sudah mencapai minimal 60 orang dan lahannya tersedia, sekolah filial langsung kami proses untuk menjadi sekolah negeri penuh,” jelasnya.
Mulyono juga memaparkan sejumlah keberhasilan program tersebut, salah satunya di Pelumiang, di mana sekolah filial setempat kini telah memiliki fasilitas yang bahkan lebih baik dibandingkan sekolah induknya. “Itu contoh sukses sekolah filial, dan beberapa sudah kami tingkatkan menjadi sekolah negeri penuh,” tambahnya.
Program filial ini diterapkan untuk berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SMP, sedangkan jenjang SMA dan SMK berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Pemerintah Kutai Timur berharap langkah ini dapat menjadi solusi jangka panjang guna memastikan pemerataan akses, mutu, dan kenyamanan pendidikan bagi seluruh siswa, termasuk di wilayah pedalaman.
(adv/be)
