Beritaexpress.com (Kutim) – Asisten Administrasi Umum Setkab Kutai Timur (Kutim) Sudirman Latif, resmi membuka pelaksanaan Workshop Penguatan Kapasitas Operator Desa untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Workshop yang digagas Dinas Sosial tersebut, berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (1/12/2025).
Dihadapa peserta workshop, Sudirman menegaskan bahwa perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN merupakan langkah besar pemerintah dalam membangun basis data nasional yang terintegrasi. “DTSEN tidak lagi hanya berfokus pada penduduk miskin dan rentan, tetapi mencakup seluruh warga,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama ini sejumlah kementerian dan lembaga menggunakan basis data berbeda sehingga menyulitkan sinkronisasi program. DTSEN hadir sebagai konsolidasi data dari Kemendagri, Kemenko PMK melalui P3KE, Badan Pusat Statistik melalui Regsosek, serta DTKS Kementerian Sosial.
“Integrasi ini memungkinkan pemerintah mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran,” paparnya.
Kesempatan itu, Sudirman juga menyoroti desa sebagai titik awal validitas data. Menurutnya, kualitas DTSEN sangat ditentukan oleh ketelitian operator desa dalam proses pengumpulan data serta kemampuannya menggunakan aplikasi SIKS-NG.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa pelaksanaan workshop merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Permensos Nomor 03 Tahun 2025 yang mengatur pemutakhiran data secara berkala.
“Selama ini banyak data lintas kementerian belum terhubung. Melalui DTSEN, seluruh sumber data akan disatukan sehingga menghasilkan basis data tunggal yang valid,” jelas Ernata
Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi kebutuhan utama dalam penentuan penerima manfaat bantuan sosial. DTSEN, menurutnya, akan menjadi rujukan utama seluruh program perlindungan sosial pemerintah. Ia juga menekankan peran aplikasi SIPMAS yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi sosial masyarakat hingga tingkat desa.
“Dengan SIPMAS, kami dapat melihat persoalan sosial dan kebutuhan program secara lebih komprehensif,” imbuhnya. (adv/be)
