SANGATTA – Ruang publik di sejumlah kawasan Sangatta kembali menjadi perhatian. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar hingga bahu jalan dikeluhkan karena berpotensi mengganggu akses pejalan kaki maupun pengguna jalan.
Lapak dagangan, meja, kursi hingga spanduk yang ditempatkan di area tersebut membuat fungsi ruang publik menjadi berkurang. Kondisi ini turut menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Timur.
Kepala Satpol PP Kutim M. Fatah Hidayat menegaskan, penggunaan fasilitas umum perlu disesuaikan dengan fungsi yang telah ditetapkan. Trotoar, kata dia, diperuntukkan bagi pejalan kaki.
“Trotoar itu sebenarnya untuk pejalan kaki. Jangan sampai digunakan untuk tempat berjualan sehingga orang yang berjalan kaki harus turun ke badan jalan,” ujarnya, belum lama ini.
Menurut Fatah, persoalan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan pejalan kaki. Aktivitas perdagangan yang melebar hingga bahu atau badan jalan juga dapat mempersempit ruang kendaraan, terutama di kawasan yang ramai pada sore hingga malam hari.
“Kalau sudah mengambil badan jalan, tentu ini mengganggu pengguna jalan. Apalagi ketika kendaraan sedang ramai, potensi terjadi kemacetan dan gangguan keselamatan juga semakin besar,” katanya.
Satpol PP Kutim terus melakukan pemantauan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadi pelanggaran ketertiban umum. Penataan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di lapangan.
“Kami akan terus melakukan penataan dan penertiban secara terukur. Prinsipnya, ruang publik harus bisa digunakan bersama dan jangan sampai satu kegiatan mengganggu kepentingan masyarakat lainnya,” tegas Fatah.
Ia berharap pedagang memahami fungsi trotoar dan bahu jalan serta menyesuaikan kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengurangi hak masyarakat menggunakan ruang publik secara aman dan nyaman. (Adv/Kominfo)
