SANGATTA – Pembahasan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kabupaten Berau kembali mengalami penjadwalan ulang. Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut direncanakan digelar pada 17 September 2026.
Penundaan agenda sebelumnya terjadi karena jadwal pertemuan tingkat kepala daerah bertepatan dengan masa cuti Bupati Kutim dan Bupati Berau. Meski demikian, Pemkab Kutim tetap melanjutkan persiapan materi pembahasan bersama tim terkait.
Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Setkab Kutim, Trisno, membenarkan perubahan jadwal tersebut. Menurutnya, kehadiran kedua kepala daerah diperlukan dalam agenda pembahasan yang difasilitasi Pemprov Kaltim.
“Berhubung dua kepala daerah ini cuti, Pak Bupati cuti, Pak Bupati Berau cuti, maka rapat itu ditunda. Rapat itu ditunda dan dijadwalkan ulang rencananya di tanggal 17 September 2026,” ujar Trisno.
Sembari menunggu agenda tersebut, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PBDS) Kutim terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Kaltim. Koordinasi itu sekaligus menjadi ruang untuk memaparkan hasil kajian Pemkab Kutim terkait wilayah yang masih menjadi pembahasan bersama Kabupaten Berau.
Trisno mengatakan, kajian tersebut disusun melalui sejumlah pendekatan, meliputi aspek yuridis, historis, dan teknis.
“Tetapi walaupun ditunda, kami tetap lakukan koordinasi ke Asisten Pemerintahan Kesra Provinsi. Dalam sesi itu, kami memaparkan kajian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap batas Kutim-Berau dari aspek yuridis, aspek historis, dan aspek teknis,” jelasnya.
Pemkab Kutim berharap pembahasan lanjutan dapat berlangsung produktif dan menghasilkan kesepahaman antardaerah.
“Harapan saya mudah-mudahan tanggal 17 itu menjadi diskusi produktif yang menghasilkan kesepahaman yang dapat mengakhiri konflik yang berkepanjangan selama ini,” pungkas Trisno.(Adv/Kominfo)
