SANGATTA — Digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi tantangan pemerataan. Dari 139 desa dan 2 kelurahan yang menjadi sasaran penguatan kapasitas teknologi informasi, masih terdapat 50 desa yang belum terakomodasi dalam program bimbingan teknis (Bimtek) tatap muka.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutim, Ronny Bonar, mengatakan keterbatasan anggaran serta luasnya wilayah menjadi kendala dalam menjangkau seluruh desa secara langsung.
“Ya kita coba semua desa. Masih tinggal 50 desa lagi yang belum terakomodasi karena memang keterbatasan. Mudah-mudahan nanti di anggaran perubahan bisa semua clear. Seluruh 139 desa dan 2 kelurahan sudah clear,” ungkap Ronny belum lama ini.
Kondisi tersebut mendorong Diskominfo menyiapkan pola pembinaan yang lebih efisien. Salah satunya melalui Learning Management System (LMS) yang nantinya terintegrasi dengan platform Terpadu Digital Kutim.
Menurut Ronny, penerapan LMS diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap Bimtek tatap muka sekaligus memudahkan operator desa meningkatkan kemampuan secara mandiri.
“Tahapan berikutnya adalah pengembangan. Kalau sudah pengembangan, berarti tidak ada lagi yang bimtek-bimtek. Cukup dengan melalui LMS yang ada di satu Terpadu Digital Kutim itu,” terangnya.
Melalui sistem tersebut, materi pelatihan dapat diakses operator desa tanpa harus terkendala jarak dan kondisi geografis.
“Melalui sistem tersebut, mereka bisa belajar dengan Zoom, dengan modul-modul yang bisa mereka buka dan pelajari secara sistem jarak jauh,” tutupnya. (Adv/Kominfo)
